Panglima TNI Minta Warga Indonesia Waspadai Adanya Adu Domba

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menilai ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Dia mencontohkan soal polemik pembelian senjata yang seolah memperlihatkan konflik antara TNI dan Polri.

"Kalau kita lihat ada saja, muncul senjata sedikit saja sudah buat ribut, diadu seolah-olah TNI dengan Polri ribut. Saya bilang sama Pak Tito (Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian) kok bisa begini ya Pak Tito, (Tito menjawab) udah biarin aja deh lagi seneng (mengadu domba)," ujar Gatot di Jakarta, Jumat 6 Oktober 2017.

Gatot yakin ada pihak yang sengaja ingin mengadu domba rakyat Indonesia dengan tujuan agar bangsa terpecah belah.

"Jadi kita dibuat akan diadu, diacak-acak, supaya kita tak berkonsentrasi dengan pembangunan, macam-macam aja. Ini adalah bentuk yang sering saya katakan adalah proxi war," ucapnya.

Gatot menegaskan, tidak ada negara yang bisa menaklukkan Indonesia kecuali dengan cara adu domba. Oleh karena itu, dia menegaskan, Indonesia harus berhati-hati dalam adu domba yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sengaja menginginkan adanya perpecahan di Indonesia.

"Menguasai Indonesia hanya dengan cara mengadu domba, saya ingatkan, menguasai Indonesia dengan cara mengadu domba. Inilah yang jangan sampai kita tanpa kita sadari kita diadu domba," jelas Gatot.

Belum Dipanggil DPR

Sementara, Gatot mengaku hingga saat ini belum mendapat undangan dari DPR terkait rapat bersama dengan Polri dan BIN untuk membahas soal pembelian senjata.

"Belum ada (panggilan dari Komisi I)," ujar Gatot.

Meski begitu, Gatot mengaku siap jika para anggota dewan memanggil dirinya untuk menjelaskann isu soal pembelian senjata.

"Saya sebagai panglima TNI, Komisi I panggil, DPR panggil, ya saya harus patuh, hadir," tegas Gatot.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding menuturkan, ada rencana mengadakan rapat gabungan bersama Komisi I DPR untuk membahas soal isu pengadaan senjata yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, rapat gabungan tersebut akan mengundang Polri dan TNI.

"Memang Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I, kami hadirkan pihak Polri dan TNI supaya polemik pengadaan senjata bisa berakhir tidak menjadi perdebatan di publik," ujar Sudding.

Dalam rapat gabungan tersebut, menurut dia, dapat digali beragam informasi. Mulai dari proses pengadaan senjata yang sebenarnya, hingga apa saja jenis senjata yang boleh dibeli.